LOKASI DD

RPJM DESA KWAYANGAN

BAB  I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

          Sebagai bagian dari Wilayah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Desa Kwayangan tidak berbeda dengan desa-desa lain di Wilayah Kecamatan Kedungwuni dan Kabupaten Pekalongan secara umum yang masih menghadapi  permasalahan yang mendasar di berbagai bidang, baik Pembangunan Fisik maupun Pembangunan Non Fisik. Akibat dari pembangunan yang belum menyeluruh ke semua bidang yang ada sehingga mengakibatkan hasil pembangunan yang dicapai menimbulkan kesenjangan antar dusun di desa dan antar kelompok masyarakat di desa.

           Berbagai bentuk hasil dari kebijakan pembangunan di tingkat desa, penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang mengatur tentang Pokok-pokok Sistem Pemerintahan di desa telah melemahkan proses terjadinya otonomi desa  diwarnai dengan intervensi pemerintah sedemikian rupa yang ditandai dengan : penyeragaman bentuk dan pemerintahan desa, ketergantungan terhadap bantuan pemerintah, rendahnya kewenangan pemerintah desa terhadap pemerintah diatasnya, rendahnya partisipasi politik dan kreatifitas masyarakat desa, rendahnya fungsi perwakilan desa, tersumbatnya saluran warga masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di desa dan juga dipengaruhi berbagai faktor seperti kualitas sumber daya manusia, pendanaan, sarana yang lain, sehingga desa tidak mampu menggali potensi desa guna menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

          Ketika bola reformasi  digulirkan, semangat desentralisasi, otonomi daerah muncul ke permukaan dan memperlancar saluran yang tersumbat serta memperkuat sistem demokrasi, pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1979 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang secara garis besar memberi dasar bagi otonomi yang lebih luas kepada desa. Pada saat desa mulai belajar mandiri, belajar berdemokrasi tanpa intervensi dari pemerintahan di “atas”nya, tiba-tiba prospek otonomi dan demokrasi desa mengalami perubahan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dengan Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah memasuki babak baru, demikian pula di desa. Penghapusan Badan Perwakilan Desa yang diubah dengan Badan Permusyawaratan Desa dan Pertanggungjawaban kepala desa yang ditarik merupakan dua contoh perubahan struktur politik di tingkat desa.

           Berbagai persoalan pada masa lalu diharapkan jangan terulang kembali sehingga perlu penanganan yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara baik dari mulai proses perencanaan, pengorganisasian, sistem pembangunan yang partisipatif yang mana masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses pembangunan sehingga tercipta pemberdayaan masyarakat yang mampu melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan.

          Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Kwayangan tidak cukup dicapai dengan dokumen RPJMDesa, tetapi harus didukung pula dengan sumber daya manusia yang baik. Disamping Sumber Daya Manusia dan dana pelaksanaan RPJMDesa secara bertahap perlu didukung dengan prasarana dan sarana baik fasilitas umum maupun fasilitas pelayanan yang memadai. Berbagai kondisi yang dihadapi Desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni yang masih memerlukan perbaikan dan peningkatan antara lain : saluran irigasi dan senderan, sarana dan pelayanan kesehatan yang memadai, sarana pendidikan dan pelayanan pendidikan yang harus ditingkatkan kualitasnya.

          Hubungan antar berbagai sumber daya yang ada yang didukung dengan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang baik diharapkan dalam kurun waktu 6 ( enam ) tahun ke depan dapat terwujudnya suatu pemerintahan di Desa Pakisputih yang mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan memberdayakan masyarakat secara optimal. Dalam pelaksanaan Peraturan Desa yang diterbitkan mampu mengevaluasi secara rutin atas pelaksanaan kegiatan dari masing-masing kelembagaan desa yang ada dalam suasana kebersamaan menyelenggarakan Pemerintahan dan melaksanakan  Pembangunan yang partisipatif.

B.  Maksud dan Tujuan

          Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dikandung maksud bahwa desa diberikan suatu kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dan juga menuntut adanya suatu proses perencanaan pembangunan di desa yang partisipatif sebagai satu kesatuan dalam system pembangunan daerah, maka dipandang perlu disusun RPJMDesa 2014 – 2019 dengan tujuan antara lain :

1.       Menjelaskan rencana program kerja yang ditawarkan Pemerintahan Desa beserta lembaga desa yang ada ke dalam RPJMDesa.

2.       Mengupayakan agar pembangunan di Desa Pakisputih dapat berjalan efektif dan efisien, mengenai sasaran dan adanya kesesuaian dengan pembangunan daerah.

3.       Memberikan gambaran sebagai pedoman bagi Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa serta pelaku-pelaku pembangunan.

C.  Landasan Hukum

1.      Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

2.      Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );

3.      Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

4.      Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

5.      Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004 – 2009 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11 );

6.      Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor  15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan

7.      Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2010

D.  Sistematika Penulisan

           Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kwayangan Tahun 2014 – 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab  I        :  Pendahuluan

                      Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan.

Bab  II       :  Gambaran Umum Desa Kwayangan

                      Menjelaskan tentang Kondisi Geografis Desa, Pendapatan dan Kekayaan Desa, Sosial Budaya Desa Kwayangan.

Bab  III     :  Visi dan Misi Desa Kwayangan

                      Menggambarkan tentang visi dan misi Desa Kwayangan untuk Tahun 2014 - 2019.

Bab  IV     :  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes )

                      Menguraikan tentang Sumber Pendapatan / Penerimaan dan Belanja / Pengeluaran Keuangan Desa Kwayangan.

Bab  V       :  Permasalahan Desa dan Pemecahan Masalah

                      Menjabarkan tentang permasalahan di Desa Kwayangan dan pemecahan masalah yang ada untuk masing-masing bidang kegiatan.

Bab  VI     :  Strategi Pembangunan Desa Kwayangan

                      Menjelaskan tentang strategi pembangunan dan garis besar agenda pembangunan Tahun 2014 – 2019.

Bab  VII    :  Kebijakan Umum Desa Kwayangan

                      Menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam Penyelengaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan serta sasarannya.

Bab  VIII  :  Rencana Program Pembangunan Desa Kwayangan

                      Menjelaskan tentang Rencana Program Kerja Pembangunan Desa baik Fisik maupun Non Fisik Tahun 2014 – 2019.

Bab  IX     :  Penutup.

                      Menguraikan tentang harapan-harapan dalam pelaksanaan RPJMDesa dan tindak lanjut.

 

BAB  II

GAMBARAN UMUM DESA

 A. Sejarah Desa

          Menurut cerita tutur dari tetua masyarakat, sejarah Desa Kwayangan pada mulanya bernama RUYUNG JAMBE. Pada jaman ini kehidupan masyarakat dipimpin dan dikuasai oleh kelompok begal begundal, warga harus menyetor pajak dan kehidupannya sangat tertndas dan tidak ada kenyamanan. Kehidupann masyarakat sangat jauh dari dari suasana religi. Kemudian datanglah penyebar agam islam.

 Para penyebar agama islam menata kehidupan bermasyarakat dengan menyatukan sikap dan tindakan untuk memperoleh kehidupan yang nyaman dengan semangat keagamaan, dusun RUYUNG JAMBE diubah menjadi nama dusun PAGER WAYANG. Dengan makna dan tujuan masyarakat membentuk kesatuan pagar betis yang rapat seperti rapatnya barisan wayang ketika dipentaskan.

Pada perkembangan selanjutnya kehidupan dalam tekanan dan penindasan para begal begundal dapat dibebaskan. Masyarakat menikmati kehidupan yang layak dan dapat menikmati  hasil panen melimpah dengan rasa kebersamaan dalam kesatuan kehidupan bermasyarakat yang agamis.

Sepeninggal para penyebar agama islam sudah tidak ada, dilanjutkan dengan geneerasi penerus selanjutya, dan dusun PAGER RUYUNG diubah menjadi dusun KWAYANGAN hinga sekarang.

 

B.  Kondisi Geografis.

      1.Letak.

     Desa Kwayangan merupakan salah satu dari 19 ( sembilan belas ) desa / kelurahan di Kecamatan  Kedungwuni dan salah satu dari 283 ( dua ratus delapan puluh tiga ) desa / kelurahan di Kabupaten Pekalongan yang terletak kurang lebih 2 (dua) Km arah selatan dari Kecamatan Kedungwuni.

      2.Batas Wilayah

Batas Wilayah Desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni sebagai berikut :

1.Sebelah Utara      : berbatasan dengan Desa Salakbrojo dan Desa Proto

2.Sebelah Timur      : berbatasan dengan Desa Pajomblangan

3.Sebelah Selatan    : berbatasan dengan Desa Tosaran

4.Sebelah Barat       : berbatasan dengan Kelurahan Kedungwuni Timur dan Desa

                                  Pakis Putih

      3.Luas Wilayah

Luas Wilayah Desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni adalah 155,85 ha merupakan daerah dataran rendah, dengan ketinggian 900 M dari permukaan air laut.

       4.Gambaran Umum

Wilayah Desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni sebagian  besar penduduknya bekerja pada Home Industri Konveksi sebagian kecil lagi sebagai karyawan swasta, PNS, petani dan buruh tani.

C.  Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa

             Menurut Peraturan Desa Kwayangan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 bahwa sumber pendapatan dan kekayaan Desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni adalah :

1.       Sumber Pendapatan Desa

-     Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha desa, hasil swadaya dan   partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;

-     Bagian dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

-     bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, Kabupaten/Kota dan desa lainnya

-     hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

      2.   Kekayaan Desa Kwayangan :

a.       tanah kas desa

b.       Pamsimas

c.       Pinjaman bergulir dari PNPM MP

d.      Swadaya Masyarakat

D.  Sosial Budaya Desa

      1. Jumlah Penduduk menurut Agama

         - Islam                           : 3.439      orang

    - Kristen Katolik           :        6      orang

    - Kristen Protestan        :      13      orang

      2. Jumlah Penduduk menurut usia

         - 0  –  05                        : 189 orang                - 31 – 35                              : 143 orang

         - 06 – 10                        : 241 orang                - 36 – 40                              : 268 orang

         - 11 – 15                        : 335 orang                - 41 – 45                              : 482 orang

         - 16 – 20                        : 259 orang                - 46 – 50                              : 200 orang

         - 21 – 25                       : 416 orang                - 51 – 55                              : 224 orang

         - 26 – 30                       : 390 orang                - 56 ke atas                          : 311 orang

     2. Jumlah Penduduk menurut kelompok tenaga kerja

        1. Penduduk usia 15 – 55 tahun               : 2.382 orang

         2. Ibu rumah tangga                                 :    890 orang

         3. Penduduk masih sekolah                      :    675 orang

         Tenaga kerja [ (1)-(2)-(3) ]                        :    983 orang

     3. Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan

         - Belum sekolah                                        :    338 orang

         - Usia 7-12 th tidak pernah sekolah          :      -    orang

         - Pernah sekolah SD tapi tidak tamat       :    199 orang

         - Tamat SD/Sederajat                               : 1.564 orang

         - SLTP / Sederajat                                    :    486 orang

         - SLTA / Sederajat                                   :    383 orang

         - D – 1                                                      :      56 orang

         - D – 2                                                      :      73 orang

         - D – 3                                                      :      53 orang

         - S – 1                                                       :    291 orang

         - S – 2                                                       :      15 orang

         - S – 3                                                       :        0 orang

    4. Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian

        - Petani                           :      42  orang

        - Buruh tani                    :      62  orang

        - Buruh/Swasta              : 1.657  orang

        - Pegawai Negeri           :     289 orang

        - Pengrajin                      :        8  orang

        - Pedagang                     :     127 orang

        - Montir                          :        5  orang

        - Lain-lain                      :    244  orang

    5.Jumlah Penduduk menurut mobilitas / mutasi penduduk

        - lahir                              :    59  orang

        - mati                              :      9  orang

        - datang                          :      6  orang

        - pindah                          :    15  orang

                Jumlah penduduk laki – laki : 1.753 jiwa, jumlah penduduk perempuan : 1.705 jiwa total jumlah penduduk Desa Kwayangan : 3458 Jiwa dengan jumlah KK : 890 KK.  Keadaan penduduk tersebut sampai akhir Tahun 2014.

* Sumber data : Profil Desa tahun 2014

              

E. Kondisi Pemerintahan Desa

      1.   Pembagian Wilayah Desa

Luas wilayah Desa Kwayangan adalah : 155,85 ha, dimana 72,21 ha adalah persawahan, sedang 83,64 ha berupa tanah daratan atau pemukiman penduduk. Desa Kwayangan dibagi dalam 8 (delapan) Pedukuhan/dusun yaitu : dukuh Pasangan, dukuh Dodotan, dukuh Kwayangan tengah, dukuh Perumahan, dukuh Kejenen, dukuh Pecentongan, dukuh Jambewangen, dukuh Cememplon. Kemudian di Desa Kwayangan juga dibagi menjadi 14 RT dan 03 RW.

2.   Struktur Organisasi Pemerintah Desa

 

Sekretaris Desa -

                                                                                                     

				Kaur Pembangunan Kastolani

 

 

                                                                         

BAB  III

VISI DAN MISI

          Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

          Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun ke depan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan dapat benar-benar mendasarkan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Kwayangan dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi sebagai berikut :

A. Visi

     “Bersama membangun dan meningkatkan sumber daya manusia yang lebih maju dengan menggali serta mengoptimalkan potensi Desa Kwayangan guna mewujudkan masyarakat yang berakhlakul karimah, makmur, adil dan sejahtera”

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kwayangan baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 ( enam ) tahun ke depan Desa Kwayangan mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

B.  Misi

1.       Menciptakan system pemerintahan yang bersih, adil, berkompeten, mempunyai kredibilitas tinggi serta berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

2.       Membangun semangat baru yaitu semangat mengabdi dan berbakti pada setiap perangkat dan jajarannya dengan meningkatkan pelayanan terhadap warga masyarakat dengan niat tulus ikhlas.

3.       Meningkatkan koordinasi, harmonisasi kelembagaan yang lebih erat baik BPD, LPMD, serta lembaga kemasyarakatan lainnya agar tercipta kebijakan-kebijakan yang lebih pro rakyat serta dapat memberikan sumbangan positif dalam kemajuan desa.

4.       Mengembangkan solidaritas antar tokoh masyarakat dan semua komponen masyarakat untuk membangun desa yang berlandaskan syariat Islam dan moral serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan adat istiadat.

5.       Mengajak peran serta masyarakat yang lebih pro aktif dalam upaya membangun desa yang mandiri dan bermartabat.

6.       Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang baik pendidikan, ekonomi maupun social dengan cara bimbingan dan pendampingan dalam memandirikan masyarakat pra sejahtera menuju masyarakat yang sejahtera.

7.       Meningkatkan kegiatan olahraga dengan semangat Mensana in Corporesano atau yang artinya “Dalam tubuh yang kuat  terdapat jiwa yang sehat” kami akan membangkitkan kembali kegiatan olahraga bagi masyarakat.

8.       Pemberdayaan Karang Taruna sebagai wadah generasi muda dalam beraktualisasi, bersosialisasi, dan tentu saja berprestasi dengan cara mengadakan kegiatan kepemudaan, seni dan budaya serta kreatifitas.

9.       Meningkatkan komunikasi dan koordinasi terhadap Pemerintah Daerah maupun Pusat melalui Dinas terkait.

10.   Peningkatan dan pemberdayaan ibu dan anak melalui program PKK dengan mengacu pada 10 program pokok PKK.

 BAB  IV

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDes)

          Anggaran adalah pernyataan tentang perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan terjadi dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang serta realisasinya di masa lalu. Anggaran diperlukan disemua tingkatan, baik dikeluarga, di daerah kelurahan / desa, daerah kecamatan, daerah kabupaten / kota maupun di tingkat nasional. Ditingkat Desa / Kelurahan, anggaran berbentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ), menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, APBDes terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

          APBDes diperlukan untuk menciptakan keteraturan sosial, menjamin hak-hak masyarakat dan terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya, APBDes hendaknya berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat dan mengakomodasi perbedaan kebutuhan antar kelompok masyarakat.

          Sebagai bagian dari daerah yang otonom, pelaksanaan anggaran desa juga tidak bisa dilepaskan dari azas umum pengelolaan keuangan daerah yang diatur melalui Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Dalam peraturan tersebut disebutkan 10 azas umum pengelolaan keuangan daerah, yaitu : tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparansi, bertanggungjawab, keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat.

          Proses perencanaan dan penganggaran harus dilakukan secara transparan dan partisipatif agar masyarakat mengetahui prioritas pembangunan suatu desa. Dengan demikian diharapkan tata pemerintahan desa yang baik dan bersih dapat terwujud.

A.  Pendapatan Desa

          Pendapatan desa adalah semua jenis penerimaan yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan barang milik desa.Pendapatan / penerimaan Desa Kwayangan terdiri dari : Tanah Kas Desa, Swadaya dan Partisipasi Masyarakat, Gotong Royong masyarakat, Pologoro Desa dan Bantuan Pemerintah yang semuanya dijabarkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk setiap tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

B.  Belanja Desa

          Belanja Desa adalah semua jenis pengeluaran keuangan desa yang dapat dinilai

dengan uang dan segala sesuatu berupa uang  yang dapat dibelanjakan desa yang dituangkanke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk setiap tahun anggaran baik berupa pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Adapun belanja / pengeluaran di Desa Kwayangan antara lain : Penghasilan Kepala Desa, Penghasilan Sekretaris Desa, Penghasilan Kadus dan Perangkat Desa, tunjangan-tunjangan, honor-honor, perjalanan dinas, pemeliharaan, rapat-rapat dan juga pengeluaran untuk pembangunan sarana prasarana fisik.

          Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Adapun kebutuhan dan potensi desa yang dimaksud adalah :

a.       Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.

b.      Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa.

c.       Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat.

d.      Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

 

BAB  V

PERMASALAHAN DESA DAN PEMECAHAN MASALAH

 

A.  PERMASALAHAN DESA

          Berbagai permasalahan di Desa Kwayangan secara umum masih seputar pembangunan sarana prasarana dalam bentuk fisik dan pembangunan di bidang lain Permasalahan Desa Kwayangan yang paling menonjol dan sangat sulit mengatasinya adalah sejak banyak berdirinya usaha Batu Bata merah yang dalam pengolahannya tidak melihat lingkungan, sehingga bekas-bekas pembuatan batu bata merah tersebut meninggalkan kubangan air yang dalam. Berbagai cara untuk mengatasi kerusakan lingkungan sudah dilakukan tapi sampai saat ini belum teratasi secara maksimal.

          Secara umum permasalahan di Desa Kwayangan dijabarkan sebagai berikut :

a.    Bidang Sarana Prasarana Fisik

1.       Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan pemeliharaan bangunan

2.       Minimnya Bantuan dari Pemerintah untuk pembangunan Desa lewat ADD khususnya untuk bangunan Fisik

b.    Bidang Ekonomi

1.       Kesulitan modal untuk pengembangan Home Industri utamanya usaha Konveksi

2.       Kurang maksimalnya penggunanan BKD (Bank Kredit Desa)

      3.    Belum adanya pendidikan ketrampilan bagi masyarakat

4.   Pemanfaatan rentenir oleh sebagian masyarakat

c.    Bidang Sosial Budaya

1.       Pembangunan Non Fisik / Moral yang kurang maksimal

2.       Belum optimalnya pengembangan budaya lokal desa

d.    Bidang Pemerintahan

1.       Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan

2.       Pelaku-pelaku pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsi

3.       Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentralistik

4.       Sistem pemerintahan ditingkat yang paling bawah ( RT ) belum dapat berjalan optimal

5.       Buku Administrasi yang belum dimanfaatkan secara optimal

e.    Bidang Kesehatan

1.       Belum adanya tempat pelayanan kesehatan ( PKD ) yang memadai

2.       Pemanfaatan Posyandu yang belum optimal

3.       Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan dan masih tergantung pada petugas kesehatan

4.       Belum terbentuk lembaga pelayanan kesehatan masyarakat

f.     Bidang  Kelembagaan

1.                                                             Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan desa

2.                                                             Tingkat pertemuan / Rapat Koordinasi yang masih kurang

3.                                                             Belum tersusunnya rencana kegiatan / program kerja

4.                                                             Bidang / seksi yang belum dapat berjalan optimal

5.                                                             Buku pedoman tentang kelembagaan yang kurang

g.    Bidang Kamtibmas

1.       Kegiatan masyarakat dalam Siskamling belum optimal

2.       Permasalahan / perselisihan antar pribadi yang masih muncul

3.       Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan

4.       Kurangnya kebersamaan dalam penanganan permasalahan

5.       Belum adanya peraturan tentang penanggulangan penyakit masyarakat

h.    Bidang Lingkungan Hidup

1.       Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan

2.       Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai

3.       Masih belum teratasinya penyaluran air hujan disebagian dusun

4.       Kerusakan Lingkungan oleh pembuatan batu bata

i.    Bidang Partisipasi Masyarakat

1.       Partisipasi masyarakat dalam pertemuan masih kurang

2.       Kegiatan Gotong royong yang masih pilah pilih

3.       Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial

j.    Bidang Pertanian

1.       Saluran irigasi yang belum tertata dengan baik

2.       Perkumpulan petani belum berjalan dengan baik

3.       Masih dijumpai perselisihan antar petani mengenai air terutama pada musim kemarau

k.   Bidang Hukum

1.       Masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada

2.       Penegakan hukum yang masih kurang

3.       Alergi terhadap aparat penegak hukum

l.     Bidang Pertanahan

4.       Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat hak milik / sertifikat

5.       Pemasangan tanda batas tanah yang kurang jelas

6.       Mutasi tanah yang masih kurang

7.       Tingginya biaya sertifikat tanah

B.  PEMECAHAN MASALAH

          Berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh kelembagaan desa dan pelaku-pelaku pembangunan di Desa Kwayangan dalam rangka mengatasi / meminimalisir permasalahan yang ada     adalah sebagai berikut :

a.       Bidang Sarana Prasarana Fisik

1.  Sosialisasi melalui pertemuan dan sarana yang lain tentang pentingnya berswadaya dan pentingnya pemeliharaan bangunan

2.   Dengan pembuatan RPJMDes diharapkan dana dari Pemerintah untuk pembangunan Fisik khususnya dapat sesuai dengan yang direncanakan

b.  Bidang Ekonomi

1.   Mempermudah persyaratan bagi masyarakat terutama kepada Home Industri dalam hal pinjam modal.

2.   Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang keuntungan pinjam modal di BKD

3.   Berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah lewat Camat agar diupayakan adanya pendidikan ketrampilan utamanya kepada lulusan SLTA yang masih menganggur

4.   Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang ruginya pinjam hutang lewat rentenir.

5.   dan lain sebagainya

c.  Bidang Sosial Budaya

1.   Bekerjasama dengan pengurus organisasi keagamaan, para Ulama, Kiai untuk mengoptimalkan kegiatan keagamaan terutama bagi para remaja

2.   Memberikan bantuan keuangan untuk kegiatan kesenian di Bidang agama maupun social yang ada di masyarakat Desa Kwayangan.

d.  Bidang Pemerintahan

1.   Secara bertahap mengupayakan penerapan aturan tentang Pemerintahan Desa

      2.   Penjelasan terhadap tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pelaku pemerintahan di       Desa              

3.       Mengupayakan agar pelaku-pelaku dalam pemerintahan desa yang ada agar benar-benar dapat memberikan pelayanan pada masyarakat

4.       Mengfungsikan keberadaan RT dan RW baik dalam pelayanan surat menyurat dan yang lainnya

5.       Pengisian buku administrasi desa secara rutin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

e.    Bidang Kesehatan

      1.   Penyelesaian pembuatan tempat pelayanan kesehatan desa ( PKD )

      2.   Sosialisasi dan penjelasan melalui pertemuan dan sarana yang lain tentang pentingnya     

             keberadaan Posyandu

      3.   Mengupayakan bantuan operasional untuk kegiatan kader Posyandu

4.   Melengkapi sarana kesehatan yang menunjang pelayanan kesehatan

f.   Bidang Kelembagaan

1.   Penjelasan tentang tugas pokok dan fungsi kelembagaan desa dengan berpedoman pada

      aturan yang ada

2.   Mengintensifkan pertemuan baik internal lembaga maupun antar lembaga yang ada

3.   Pembuatan rencana program kerja dari masing-masing lembaga yang ada

4.   Mengoptimalkan kegiatan sesuai dengan bidang / seksi / kelompok kerja yang ada sesuai      dengan rencana program kerja yang telah disusun

5.   Melengkapi buku-buku pedoman / petunjuk tentang kelembagaan desa berkoordinasi dengan dinas / instansi terkait

g.   Bidang Kamtibmas

      1.    Pembuatan Poskamling untuk kegiatan ronda

2.   Pembentukan kelompok-kelompok ronda

3.   Mengupayakan penyelesaian permasalahan dimasyarakat dengan jalan kekeluargaan

h.   Bidang Lingkungan Hidup

1. Sosialisasi melalui pertemuan dan sarana lain tentang pentingnya pemeliharaan        lingkungan

2.   Pembuatan tempat untuk pembuangan sampah

3.   Memaksimalkan pembangunan saluran air / sanitasi

4.   Memberikan sosialisasi dan memfasilitasi pertemuan antara pengusaha , masyarakat serta dinas/instansi terkait  dalam rangka meminimalisasi dampak pencemaran lingkungan.

i.   Bidang Partisipasi Masyarakat

      1.   Sosialisasi melalui pertemuan dan sarana lain tentang pentingnya musyawarah untuk pengambilan keputusan

2.   Sosialisasi melalui pertemuan dan sarana yang lain tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum

      3.    Meningkatkan kegiatan gotong royong masyarakat melalui kegiatan sosial di masyarakat

      4.   dan lain sebagainya

j.    Bidang Pertanian

      1.   Pembenahan saluran irigasi

      2.   Mengaktifkan pertemuan para petani pengguna air ( P 3 A )

      3.   Penyuluhan tentang pertanian

k.   Bidang Hukum

      1.   Penyuluhan tentang hukum

2.   Kebersamaan dalam penyelesaian masalah pelanggaran hukum

3.   Pemanfaatan lembaga dan aparat penegak hukum dalam penyelesaian masalah

l.    Bidang Pertanahan

1.   Memberikan sosialisasi tentang pentingnya sertifikat tanah lewat selapanan desa maupun pertemuan lain

2.   Pemasangan patok pada saat pengukuran tanah

3.   Mohon kepada BPN untuk diadakan sertifikat masal

          Dengan penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien dan pelaksanaan Pembangunan yang partisipatif dan juga didukunng oleh Kelembagaan Desa yang kuat serta pelaku-pelaku pembangunan ditingkat desa, maka diharapkan secara bertahap permasalahan yang ada di Desa Kwayangan dapat terpecahkan dan adanya sinkronisasi dengan agenda pembangunan dan rencana pembangunan, sehingga dapat terwujud Desa Kwayangan sesuai dengan harapan dan keinginan kita bersama.

  

BAB  VI

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

A.  Strategi Pembangunan Desa

          Untuk mewujudkan visi yang didukung oleh misi, maka Pelaksanaan Pembangunan di Desa Pakisputih ditempuh dengan beberapa strategi Pembangunan Desa sebagai berikut :

1.   Strategi Penguatan Kelembagaan Desa yang ada di Desa Kwayangan yang diarahkan agar semua yang terlibat dalam kelembagaan desa yang ada dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada.

2.   Strategi Pemberdayaan Masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia agar mempunyai kepedulian untuk memajukan desa dilihat dari faktor Pendidikan, Ekonomi dan Sosial Budaya.

3.   Strategi Pembangunan Desa yang partisipatif yang diarahkan agar masyarakat benar-benar dapat berpartisipasi dalam setiap proses perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan dan mampu mengevaluasi pelaksanaan pembangunan.

Strategi Pembangunan Pertama dimaksudkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia di desa yang terlibat langsung dalam kepengurusan kelembagaan desa yang ada sebagai pelaku pembangunan di desa. Dengan kelembagaan desa yang kuat diharapkan dalam penyusunan rencana program kegiatan tidak asal-asalan akan tetapi berdasarkan pada pokok-pokok permasalahan yang dihadapi di desa dengan mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan masyarakat.

Strategi Pembangunan Kedua dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan di bidang Pendidikan, Ekonomi dan Sosial.

Strategi Pembangunan Ketiga dimaksudkan agar masyarakat baik perorangan maupun kelompok berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik supaya kepentingan-kepentingannya ( baik perorangan maupun kelompok ) dapat diakomodasi dalam pengambilan kebijakan publik.

B.  Agenda Pembangunan Desa Kwayangan

          Berdasarkan visi, misi dan strategi pembangunan tersebut, maka secara garis besar disusun 4 ( empat ) Agenda Pembangunan Desa Kwayangan 2014 – 2019 :

1.       Meningkatkan koordinasi dan sistem kerja Pemerintahan Desa baik yang langsung kepada masyarakat maupun lembaga Pemerintahan Desa.

2.       Menciptakan struktur Organisasi Tata Pemerintahan Desa yang solid dan terpadu serta transparan, guna menunjang sistem kerja yang efektif dan berdaya guna.

3.       Mengoptimalkan sumberdaya yang ada, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam dalam rangka mengaktualisasikan setiap rencana kerja menjadi aktifitas kerja yang nyata.

4.       Meningkatkan pengawasan dan evaluasi hasil kerja sehingga terwujudnya keseimbangan pembangunan fisik dan non fisik yang efektif tepat guna dan berkesinambungan.  

 

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DESA

 

          Kebijakan Umum Desa Kwayangan secara garis besar dapat ditempuh melalui  4 ( empat ) Agenda Pembangunan untuk Tahun 2014 – 2019. Agenda Pembangunan tersebut akan dapat dicapai melalui beberapa tahapan dalam pembangunan. Agar masing-masing tahapan dalam  pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka perlu didukung dengan kebijakan yang matang dan komprehensif. Oleh karena itu arah kebijakan dari masing-masing tahapan dalam pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

A  Memperkuat Kelembagaan Desa

1.   Reorganisasi Kepengurusan Kelembagaan Desa yang ada

2.   Periodisasi Kepengurusan Kelembagaan Desa yang ada

3.   Penempatan Personil sesuai dengan keahliannya

4.   Penjelasan Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Desa

5.   Penyusunan Rencana Program Kerja Kelembagaan Desa

B  Menyelenggarakan Pemerintahan dan Melaksanakan Pembangunan yang Partisipatif

     B.1.Menyelenggarakan Pemerintahan :

a.    Transparansi : bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

b.    Akuntabilitas : dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c.    Kondisional : sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

d.    Partisipatif : mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan layanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

e.    Kesamaan Hak : tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan dan status ekonomi.

f.    Keseimbangan Hak dan Kewajiban : pemberi dan penerima layanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

     B.2.Melaksanakan Pembangunan

a.         Politik : pendekatan politik memandang bahwa pemilihan yang ada baik presiden dan yang lainnya adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan

        pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan.

b.   Teknokratik : dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

c.    Partisipatif : dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan ( stake holders ) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

d.    System Top Down ( atas bawah )

e.    System Bottom Up ( bawah atas )

C  Mewujudkan Desa Kwayangan yang Aman, Tentram dan Damai

1.   Menggalakkan Sistim Keamanan Lingkungan ( Siskamling )

2.   Penanggulangan Kriminalitas dan Gangguan Keamanan dan Ketertiban

3.   Peningkatan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan menjaga keharmonisan antar pribadi, antar kelompok dan antar dusun.

      4.    Penyelesaian permasalahan mengupayakan dengan sistim kekeluargaan.

D  Memberdayakan Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

1.   Mendirikan Badan Usaha Milik Desa berbentuk Koperasi

2.   Mengupayakan Penambahan Modal usaha bagi golongan ekonomi lemah

      3.    Mengembangkan jiwa usaha mandiri atau kewirausahaan

      4.    Penggalian Potensi Desa di bidang Ekonomi yang masih terpendam / belum berkembang

      5.   Menggalakkan Gerakan Orang Tua Asuh bagi anak golongan ekonomi lemah yang mau melanjutkan belajar.

BAB  VIII

RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

  A. 4 ( Empat ) Tahapan Dalam Perencanaan Pembangunan :

1.       Penyusunan Rencana

Dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap ditetapkan yang terdiri dari  4 ( empat ) langkah :

a.       Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik dan terukur.

b.       Masing-masing kelembagaan menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.

c.       Melibatkan masyarakat ( stake holders ) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing kelembagaan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

d.      Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

2.       Penetapan Rencana

      Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk  melaksanakannya.

3.       Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut.

4.       Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan.

            Dari semua tahapan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan desa, partisipasi masyarakat merupakan prasyarat utama dalam setiap pengambilan kebijakan atau pembuatan keputusan. Partisipasi masyarakat merupakan pengejawantahan pemenuhan aspirasi masyarakat yang berbeda kepentingan dan latar belakang, oleh karena itu dapat memberi sumbangan untuk mengurangi ketegangan dan konflik antar individu, antar kelompok, antar dusun dan yang terutama adalah menumbuhkembangkan rasa memiliki terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan yang sedang dijalankan oleh sebuah wilayah desa.

          Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kwayangan secara umum pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan Fisik merupakan pembangunan sarana prasarana fisik

antara lain : pembuatan jalan, saluran irigasi gorong – gorong, pembuatan gedung, dan lain sebagainya. Adapun Pembangunan Non Fisik merupakan pembangunan moral / mental spiritual yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan manfaatnya.

B. Kendala-Kendala Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan.

          Sebagaimana kita ketahui bahwa segala apa yang kita rencanakan tidak semuanya dapat terlaksana. Hal ini dapat terjadi karena disebabkan beberapa faktor antara lain :

                                  a.   Keterbatasan Dana

      Dana merupakan salah satu faktor penentu terlaksana dan tidaknya suatu perencanaan. Pelaksanaan perencanaan Pembangunan dapat dipastikan tidak dapat terealisasi tanpa adanya dana.

1.   Keterbatasan Sumber Daya

             Pelaksanaan perencanaan Pembangunan baik fisik maupun non fisik juga dipengaruhi oleh faktor sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sumber daya alam antara lain : tidak tersedianya bahan baku. Sumber daya manusia berkaitan dengan kurangnya tenaga ahli dan ketidakmampuan dari pelaku-pelaku pelaksana pembangunan di desa untuk melaksanakan pembangunan.

            Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tahun 2014 – 2019 Desa Kwayangan tidak dapat dilepaskan dengan agenda pembangunan desa dan permasalahan desa yang dijabarkan dalam masing-masing bidang, yang mana hal tersebut merupakan satu kesatuan dalam system penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

           Dengan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif yang berdasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun anggaran 2014 dan juga didukung oleh Kelembagaan Desa yang kuat serta pelaku-pelaku pembangunan ditingkat desa, maka diharapkan secara bertahap permasalahan yang ada di Desa Kwayangan dapat terpecahkan dan adanya sinkronisasi dengan agenda pembangunan dan rencana pembangunan, sehingga dapat terwujud Desa Kwayangan sesuai dengan harapan dan keinginan kita bersama.

C. Rencana Pembangungan Jangka Menengah Desa Kwayangan Tahun 2014 – 2019.

          Adapun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tahun 2014 – 2019 Desa Kwayangan adalah sebagai berikut :

No	RENCANA PEMBANGUNAN	VOLUME	LOKASI (Dukuh)	BIAYA (Rp)	SUMBER DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 Xx xy	Penambahan ruang kelas MI MS 3 lokal Pembangunan Senderan jalan Pembangunan Senderan Jalan Pembangunan Senderan sungai Pengaspalan jalan Pembangunan drainase Pembangunan senderan sungai Perawatan jalan dk. Pecentongan sensit Perawatan jalan tembus ke Ds. Tosaran Pembangunan senderan jalan Senderan jalan poros desa kwy – tosaran Pengaspalan jalan poros Kwy - tosaran Pembangunan drainase Perawatan jalan dk pecentongan sensit Pengaspalan jalan Pembangunan senderan sungai Pembangunan drainase Perawatan jalan dk. Jambewangen sensit Pengaspalan jalan Paving gang Perawatan jalan dk. Cememplon sensit Pengaspalan jalan Senderan Jalan Pembangunan drainase Pembangunan drainase Pembangunan paving gang Pembangunan Posyandu Perawatan jalan desa dk. Pecentongan sensit Senderan Sungai Jambewangen-Pecentongan Pengerasan jalan (LPA kls A Beskost) Pengaspalan jalan Pembangunan drainase Perawatan jalan dk. Kejenen sensit Pembangunan senderan jalan Pembangunan drainase Pengadaan tiang listrik beserta jaringan Perawatan jalan dk. Dodotan sensit Pembangunan gapuro gang Pavingisasi gang Pembangunan drainase Pavingisasi gang Pengaspalan jalan Pembangunan gapuro makam Pembangunan drainase Pembangunan senderan makam Pengadaan keranda makam Pembangunan gapuro masuk desa Pembangunan senderan sungai Rehab jembatan Perawatan jalan dk. Kwayangan sensit Senderan jalan Perawatan paving gang Perbaikan lapangan badminton Senderan sungai Pembangunan drainase Pembangunan drainase Pembangunan drainase Pembangunan senderan bibir jalan desa Pengadaan urug lapangan olah raga Pengadaan gawang besi Pengadaan jaring gawang Pembangunan gedung Pos Kesehatan Desa Penambahan bangunan balai desa Pembangunan perpustakaan Paving PAUD KB Melati Pembangunan pagar bumi PAUD KB Melati Pembangunan senderan sungai Pembangunan saluran sungai Perawatan jalan dk. Kwayangan sensit Pembangunan senderan jalan Pavingisasi gang Pembangunan drainase Pengaspalan jalan poros kwy - pajomblangan Pengaspalan jalan dk. Pasangan Pengerasan jalan ( LPA kls A Beskost ) Pembangunan Drainase Pembangunan Paving gang jalan Perawatan jalan dk. Pasangan wetan Pengaspalan jalan burda Pengaspalan jalan ( sensit ) Pembangunan jembatan Perawatan jalan dk. Pasangan kulon Pengadaan tiang listrik beserta jaringan Pengaspalan Jalan burda Pengerasan Jalan ( Macadam ) Senderan sungai kawung Pembangunan rehab rumah Pengadaan jamban keluarga Pembangunan paving jalan Pelatihan ketrampilan bagi warga miskin Pavingisasi gang Pavingisasi gang Perbaikan drainase Pengaspalan jalan burda Perbaikan drainase Pengecoran jalan Perbaikan drainase Pembangunan taman & tempat bermain Pengaspalan jalan Pengaspalan jalan Pengaspalan jalan burda Pengaspalan jalan Perawatan Drainase Perawatan Jalan Lingkungan Pengerasan jalan ( LPA kls A Beskost ) Pengaspalan jalan Perawatan paving gang Perawatan jalan sensit Perbaikan drainase Pembangunan Gapuro gang Pembangunan Gapuro gang	7 x 8 m x 3 700 m 400 x 2 m 100 x 4 m 195 X 2,5 m 150 X 0,5 m 300 x 1,5 m 150 x 2,5 m 263 x 3 m 44 x 3 m 700 m 238 x 2 m 100x0,3x0,4 190 x 3,5 m 81 X 3,6 m 23 X 4,5 m 115x0,3x0,4 250 x 3,6 m 200 X 2,6 m 170 X 1,5 m 400 x 2,6 m 47 x 2,5 m 81 x 1 m 150 x 0,5 m 400 x 0,5 m 30 x 2 m 6 x 7 m 421 x 3,5 m 100 x 4 m 63 x 2 m 115 x 2,5 m 130 x 0,5 m 127 x 2,5 m 66,70 m 116x0,3x0,4 3 unit 150 x 3,5 m 1 unit 54 x 1 m 58x0,3x0,4 m 120 x 1 m 53 x 3 m 1 unit 300 m 100 x 3 m 1 unit 1 unit 133 x 2 m 4 x 1,5 m 450 x 3,5 m 41 x 2 m 277 m 1 paket 90 m 120x0,3x0,4 73x0,3x0,4m 191x0,3x0,4 90 x 2 m 85x56x0,5m 2 unit 2 unit 7 x 12 m 16 m² 3 x 12 m 12,5 x 3,5 m 1,75x20,5x14,5 250 x 1.5 m 150 x 1,5 m 250 x 3,5 m 35 x 2 m 50 x 1 m 65x0,3x0,4m 198 x 3 m 88 x 2 m 88 x 2 m 487 m² 126 x 1 m 124 x 2 m 223 m 50 x 3,5 m 7 x 3 m 150 x 3 m 4 unit 60 x 2 m 60 x 2 m 100 x 2,5 m 60 unit 66 unit 1.015x 1 m 80 orang 56 x 2 m 28 x 1,5 m 41x0,3x0,4m 38 x 2,8 m 46x0,3x0,4m 60 m 180x0,3x0,4 1 paket 106 x 3 m 110 x 3 m 149 x 3 m 76 x 3 m 510 m 540  m 190 x 3 m 190 x 3 m 150 x 1,5 m 90 x 3 m 100x0,3x0,4 1 Unit 1 Unit	Kwayangan Rt 4/1 Pecentongan Rt 2/2 Kwayangan Rt 4/1 Pecentongan Rt 2/2 Pecentongan Rt 2/2 Pecentongan Rt 2/2 Pecentongan Rt 2/2 Pecentongan Rt 2/2 Pecentongan Rt 2/2 Pecentongan Rt 2/2 Pecentongan Rt 2/2 Pecentongan Rt 2/2 Pecentongan Rt 3/2 Pecentongan Rt 3/2 Jambewangen Rt 4/2     Jambewangen Rt 4/2 Jambewangen Rt 4/2 Jambewangen Rt 4/2 Cememplon Rt 5/2  Cememplon Rt 5/2 Cememplon Rt 5/2 Cememplon Rt 5/2 Pecentongan Rt.1/2 Pecentongan Rt 1/2  Pecentongan Rt 1/2 Pecentongan Rt 1/2 Pecentongan Rt 1/2 Pecentongan Rt 1/2 Pecentongan Rt.1/2 Pecentongan Rt 1/2 Kejenen  Rt 1/2 Kejenen  Rt 1/2  Kejenen  Rt 1/2 Dodotan Rt 03/01  Dodotan Rt 03/01 Dodotan Rt 03/01 Dodotan Rt 03/01 Dodotan Rt 03/01 Dodotan Rt.03/01 Dodotan Rt.03/01 Dodotan Rt.03/01 Kwayangan Rt 5/1 Kwayangan Rt 5/1 Kwayangan Rt 5/1  Kwayangan Rt 5/1  Kwayangan Rt 5/1     Kwayangan Rt 5/1 Kwayangan Rt 5/1 Kwayangan Rt 5/1  Kwayangan Rt 5/1 Kwayangan Rt 5/1 Kwayangan Rt.5/1 Kwayangan Rt.5/1 Kwayangan Rt 5/1 Kwayangan Rt 4/1 Kwayangan Rt 4/1 Kwayangan Rt 4/1     Kwayangan Rt 4/1    Kwayangan Rt 4/1 Kwayangan Rt 4/1 Kwayangan Rt 4/1 Kwayangan Rt 4/1 Kwayangan Rt 4/1 Kwayangan Rt 4/1 Kwayangan Rt 4/1 Kwayangan Rt 4/1 Kwayangan Rt 4/1 Kwayangan Rt 4/1 Kwayangan Rt 4/1 Kwayangan Rt 4/1 Kwayangan Rt 4/1 Kwayangan Rt 4/1 Kwayangan Rt 4/1 Pasangan Rt 01/01 Pasangan Rt 01/01 Pasangan Rt 01/01 Pasangan Rt. 01/01 Pasangan Rt. 01/01 Pasangan Rt.01/01 Pasangan Rt.01/01 Pasangan Rt. 02/01 Pasangan Rt. 02/01 Pasangan Rt. 02/01 Pasangan Rt. 02/01 Pasangan Rt. 02/01 Pasangan Rt.02/01 RW.01 dan RW 02 RW.01 dan RW 02 Rw.01,02 dan 0,3 Rw.01,02 dan 0,3 Perumahan Rt 1/3 Perumahan Rt 1/3 Perumahan Rt 1/3 Perumahan Rt 2/3 Perumahan Rt 2/3 Perumahan Rt 2/3 Perumahan Rt 2/3 Perumahan Rt 2/3 Perumahan Rt 4/3 Perumahan Rt 4/3 Perumahan Rt 4/3 Perumahan Rt 3/3 Perumahan Rt 2/3 Perumahan Rt 2/3 Perumahan Rt 4/3 Perumahan Rt 4/3 Kwayangan Rt 4/1 Perumahan Rt 3/3 Perumahan Rt 3/3 Kwayangan Rt 4/1 Jambewangen Rt 4/2	504.000.000 200.000.000 248.800.000 160.000.000 37.660.000 22.500.000 180.000.000 17.385.000 60.950.000 39.600.000 200.000.000 33.320.000 23.500.000 51.372.000 18.954.000 20.725.000 25.500.000         58.500.000 33.800.000 37.150.000 67.600.000 8.225.000 25.200.000 22.500.000 60.000.000 9.000.000 73.500.000 95.777.500 150.000.000 11.340.000 19.046.000 19.500.000 20.637.500 20.725.000 22.500.000 21.000.000 34.125.000 20.000.000 8.100.000 13.050.000 15.000.000 10.335.000 4.000.000 42.000.000 90.000.000 5.000.000 12.000.000 60.000.000 3.600.000 102.375.000 24.600.000 18.500.000 25.000.000 18.500.000 27.500.000 18.250.000 38.300.000 39.700.000 100.000.000 5.000.000 1.000.000 147.963.000 38.579.000 63.000.000 6.842.500 11.000.000 150.000.000 90.000.000 56.875.000 21.300.000 6.500.000 14.625.000 41.680.000 12.320.000 11.000.000 146.100.000 18.100.000 16.120.000 14.495.000 12.250.000 34.050.000 32.110.000 6.000.000 8.400.000 20.400.000 100.000.000 600.000.000 132.000.000 152.250.000 80.000.000 13.440.000 5.040.000 8.200.000 6.916.000 9.200.000 12.000.000 26.000.000 20.000.000 24.600.000 25.495.000 29.055.000 15.960.000 102.400.000 81.000.000 30.815.000 44.035.000 33.750.000 20.857.500 23.500.000 15.000.000 15.000.000	APBN Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Bankeu Kab. Dana Desa Dana Desa Bangub Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Bangub Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa ADD(UUDes) Dana Desa ADD(UUDes) Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa ADD(UUDes) Dana Desa Dana Desa ADD(UUDes) ADD(UUDes) Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Bankeu Kab.. ADD(UUDes) ADD(UUDes) Dana Desa ADD(UUDes) ADD(UUDes) ADD(UUDes) ADD(UUDes) Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Bankeu Kab Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa ADD(UUDes) Dana Desa Dana Desa Dana Desa APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. APBD Kab. Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa ADD(UUDes) ADD(UUDes)

 BAB. IX

PENUTUP

             Dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tahun 2014 – 2019 Desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni kami mengharapkan agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan di Desa Kwayangan periode selanjutnya akan lebih baik dan lebih optimal dengan tetap berpegang teguh pada tujuan, azas, prinsip dan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan yang ada.

          Untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan setelah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes )  Tahun 2014 – 2019 Desa Kwayangan, maka kepada semua pihak pelaku penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan diharapkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan di Desa Kwayangan dapat berjalan dengan lancar dan lebih baik.

          Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tahun 2014 – 2019 Desa Kwayangan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi serta Rencana Program Kepala Desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni terpilih pada tahun 2013

          Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tahun 2014 – 2019 Desa Pakisputih Kecamatan Kedungwuni selanjutnya menjadi bagian untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Pemerintahan Desa Kwayangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan yang berkesinambungan.

          Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Tahun 2014 – 2019 Desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni ini diharapkan adanya peningkatan dalam pemberdayaan dan pembelajaran masyarakat dan kelembagaan serta aparatur khususnya di tingkat desa dalam melaksanakan program pembangunan secara demokratis dan transparan.

          Selain itu diharapkan pula adanya peran serta aktif dari masyarakat dan dibebaskannya mereka untuk memutuskan pilihan kegiatan sehingga masyarakat merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelestarian.

                                           Kepala Desa Kwayangan

                                            H. ABDUL BASYAR